Kerusakan hutan bakau Suwung itu menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Meliputi, timbulnya abrasi pantai, akibat tidak adanya penahangelombang yang menghempas pantai, Dampak lainnya meliputi, hilangnya sebagian habitat burung. yang hidup di kawasan hutan bakau. Kehilangan ini akibat semakin besarnya tekanan yang ditetrima burung, dan semakin sempit dan sedikitnya kawasan produksi makanan bagi kehidupan burung. "Ini konsekwensi dari penyempitan lahan bakau itu," jelas Nurbawa. Dampak ketiga, terjadinya pencemaran pesisir dan lautan akibat bahan-bahan pencemar yang dibawa air sungai kemuara. Keempat, terjadinya intrusi air laut ke daratan. "Intrusi sudah terjadi sampai 1 km ke arah daratan," ujar Kordinator Sekretariat Kerja Penyelemat dan Pelestarian Lingkungan Hidup (SKPPLH), Made Mangku. Kelima, terjadinya kehancuran kondisi biofisik sekitamya. "Terbukti telah terjadi perubahan tekstrur tanah di hutan bakau tersebut. Dimana tanah menjadi lembek. Serta terjadinya perubahan pola vegetasi bakau di tempat itu," ungkap peneliti dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unud, Dr. Ir. I Wayan Arthana, MS, dalam diskusi tentang bakau di Gedung DPRD Kodya Denpasar beberapa waktu Ialu. Keenam, mempengaruhi produktifitas organisme yang hidup diperairan itu. Dimana nelayan pantai semakin sulit mendapatkan ikan dan udang hulan bakau,

Melihat kondisi sepei-ti itu, sudah saatnya dilakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kerusakan, Salah satunya dengan menempuh jalur hukum. " Kami sudah memikirkan kemungkinan ke arah itu (gugatan hukum-red). " ujar Mangku. Menengarai rencana menempuh jalur hukum, Kepala Devisi Lingkungan LBH Bali, Andres. S. menyarankan agar belajar pada kasus-kasus gugatan lingkungan di daerah lain. Baik nasional dan internasional. "Saya pikir, yang mungkin ditempuh adalah upaya legal standing bukan class action," saran Andres. Alasanya, karena yang mempunyai rencana menggugat adalah kalangan kelompok pecinta Iingkungan hidup yang tergabung. dalam LSM. Ini kalau berhasil akan menjadi preseden yang baik bagi penegakan hukum lingkungan di Bali.

Rencana membawa kasus ini ke pengadilan didukung Ketua Forum Merah Putih, Putu Suasta. "'Terutaima bila mencermati proyek-proyek yang ijinnya sudah kadaluarsa," ujar suasta. Seharusnya dengan berakirnya masa berlaku proyek-proyek itu, maka alih ftingsi lahan di tempat itu dihentikan. Langkah itu diikuti dengan pemulihan kondisi hutan bakau ke habitat seperti semula.

Terkait upaya menempuli jalur hukum, Andres mengiingatkan, agar dilakukan pengumpulan bukti-bukti akurat tentang terjadinya kerusakan lingkungan yang diitmbulkan akibat alih fungsi Iahhan bakau tersebut. "Karena bukti-bukti inilah yang menjadi pertimbagan  utama oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan itu, pesan Andres.

Selain upaya hukim, sudah saatnya Pemda Bali maupun Pemda Kodya Denpasar dan Pemda Badug melakukan langkah-langkah politis untuk menyelamatkan kelestarian hutan bakau Suwung. Mengingat hutan bakau Suwung termasuk salah satu paru-paru kota Denpasar telah  kawasan wisata Kuta dan Nusa Dua. "Langkah tegas itu dapat beupa menstop alih fungsi lahan di hutan bakau Suwung," saran  Ar-thana.

Langkah penyetopan ini perlu diambil sebagai langkah awal agar kerusakan tidak terus terjadi. Dan kali ini harus diikuti dengan upaya menginventarisir usaha/proyek yang ada di atas lahan hutan bakau. Diteliti, usaha atau proyek apa yang harus dicabut ijinnya baik karena sudah berakhir masa berlakunya atau karena menimbulkan dampak Iingkungan. Setelah itu dilakukan penataan yang, mengedepankan konsep kelestarian lingkungan hidup.