Kasus class action pernah terjadi di Indonesia. Hal itu pemah dilakukan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-red). Tetapi menurut saya upaya class action ini lebih tepat bila dilakukan oleh masyarakat yang meniadi korban. Sementara kalau organisasi lingkungan hidup lebih tepat menempuh upaya legal standing. Upaya legal standing ini pemah dilakukan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-red)  Lagi pula upaya legal standing ini yang populer ditempuh organisasi lingkungan hidup internasional, seperti Greenpeace.

Tadi anda menyebut class action, lebih cocok ddakukan oleh masyarakat yang menjadi korban. Sementara untuk organisasi lingkungan hidup menggunakan legal standing. Sebenarnya apa persyaratan masing-masing upaya hukum tersebut?

Dalam class action ada empat syarai yang harus dipenuhi. Pertama, numerosity. Butir ini mengatur soal jumlah orang yang berhak menggugat. Dalam hal ini diperlukan banyak orang yang melakukan secara bersama-sama. Dan mereka ini harus representatif . Kedua, commonality. Artinya, yang berhak melakukan gugatan harus ada kesamaan fakta atau pertanyaan tentang hukum antara yang mewakili dan yang diwakili. Ketiga, typicality. Artinya, tuntutan itu atau pembelaan itu harus sejenis. Keempat, adequacy of representation. Artinya, kelayakan perwakilan. Untuk menjamin secara jujur dan adil hukum harus layak. Maksudnya dalam class action ini, mereka yang mewakili harus ada badan atau lembaga korban. Contohnya di Bali adalah lenibaga adat its sendiri.

Sedangkan kalau legal standing adalah gugatan yang murni dilakukan keloiiipok lingkungan hidup karena ruang publik yang menjadi hak masyarakat diambil.

Dalam kasus Suwung sandiri sebaiknya upaya apa yang ditempuh organisasi lingkungan bidup?

Dalam kasus Suwung saya cenderung menyarankan ditempuh upaya legal standing.

Lantas apa syarat yang harus dipenuhi organisasi lingkungan hidup tersebut untuk melakukan legal standing?

Selama ini di Bali sudahkah pernah dilakukan upaya class action atau legal standing untuk kasus-kasus liiigkungan?