Informasi Terbaru Taksu: Tentang Dunia Mistik atau   Leak; yang selama ini dianggap Pengiwe atau ilmu hitam di Bali

Macam-macam Rerajahan dan Mantra Guna-Guna.

Informasi terbaru dari redaksi: Menguak Misteri Guna-Guna

Mitologi Kekuatan Tubuh.

Pengakuan Korban Guna-Guna.

Dua puluh dua proyek/usaha tercatat merambah hutan bakau Suwung. Akibatnya, 31-40% lahan hutan bakau lenyap berganti fungsi. Tindakan ini dinilai "mengambil ruang publik dan merugikan kelestarian lingkungan. Lantas uapaya (jalur hukum) apa yang dapat dilakukan organisasi lingkungan hidup untuk menyelamatkan hutan bakau tersebut? Simak pendapat ketua LBH Bali, I Gede Widiatmika, SH

Kasus adat karena nilai-nilai kehidupan bersama tidak dipahami

Terus bergulirnya ka-sus ada di Bali, karena kurangnya pemaha-man terhadap hakikat dan nilai-nilai kehi-dupan bersama serta tujuan dibentuknya lembaga adat itu. Hal ini diungkapkan 1 Made Suastawa Dharmayudha SH, salah seorang pengurus Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali menanggapi masih seringnya terjadi kasusedat di Bali, belakangan ini. Kasus adat itu di antaranya terjadi di Dusun Dukuh Kubu Kabupaten Karangasem yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya dan kasus larangan penguburanipembakaran jenazah istri 1 Wayan Kertiana di Desa Adat Pempatan Kecamatan Rendang Karangasem.

Menurut Suastawa Dharmayudha yang sehari-harinya dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Denpasar ini, untuk menceeah mtinculnva kasus  adat, maka peran prajuru adat, tokoh adat dan agama di desa adat sangat menentukan. Dialah yang sebenarnya memegang kunci proses harmonisasi. Prajuru tidak sama dengan penguasa. Prajuru adalah Bapak masyarakat, karena itu kalau ada warganya yang bersalah sadarkanlah dia dulu. Jangan langsung didenda atau dikenakan sanksi. Sebaliknya warga harus tunduk dengan awigawig (aturan-aturan) yang berlaku. "Kita harus sadar bahwa konsep desa adat adalah keharmonisan dalam kehidupan bersama. Karena itu setiap permasalahan di desa adat harus diselesaikan secara kekeluargaan..... kata Suastawa Dharmayudha.

Suastawa tidak menyangkal kalau banyak kasus adat terjadi karena dikaitkan dengan masalah pribadi dan kemudian adat dijadikan alat penekan. Malah ada backing-backingan di desa adat, yang akhimya membuat terjadinya perpecahan di desa adat. Untuk itu janganlah menganggap orang yang mempunyai masalah di desa suatu lahan, sehingga akhirnya membenturkannya dengan desa. Sadarlah bawah desa itu rumahnya sendiri. Di sinilah, nienurut Suastawa diperlukan pemahaman antara kita semua yaitu suatu nilainilai dan hakikat hidupan bersama. Mengenai sanksi pengucilan (kesepekan) yang dikenakan kepada warga yang dianggap bersalah, menurut Suastawa itu merupakan bagian dari sanksi adat dan lebih bernuansa sanksi sosial. Cuma orang kemudian melihat kesepekan itu dari sisi pemisahan atau pengucilan tanpa melihat di balik dari sanksi itu. Sedangkan arti dari kesepekan itu Andiri adalah suatu istilah di mana suatu warga ditempatkan di luar tata hukum di desa setempat. Kenapa oran ' itu 9'

Sementara tokoh Hindu Dr 1 Made Titib mengatakan, terj adinya kasus-kasus adat di B ali tidak terlepas dari "budaya masyarakat Bali" di mana masyarakatjustru suka bertengkar dengan temannya sendiri. Kita tidak dapat memungkiri bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan pribahasa " Siap Bali yening baengin ngairnah dongj a mamahane cokcoka, kewala timpalne (ayam Bali kalau diberikan makan kepercayaannya dengan yang namanya hukum karma phala. Tetapi sekarang ini semuanya itu mulai luntur. Pengaruhjamanjuga kita tidak dapat pungkiri untuk mempercepat lunturnya yang dimaksud. Pengaruh jaman inilah yang mendorong kehidupan manusia semakin sulit sehingga secara sadar ataupun tidak sadar ia diperbudak oleh yang namanya kemewahan, baik itu berupa barang ataupun uang.

Disainping itu para mediator ini juga dituntut mempunyai wawasan yang luas misalnya wawasannya tentang agama, adat budaya dan sebagainya. Janganlah kita saling ngotot sebab yang ngotot itu belum tentu benar. . Taksu/sudira