Artinya tingkat kerusakannya sudah sangat paruk, Sejauhmana tingkat kerusakannya?

Berdasarkan data terakhir yang saya miliki sampai tahun 1998, hutan bakau Suwung yang sudah rusak mencapai 30 %. Kerusakan itu akibat alih fungsi lahan hutan bakau menjadi lahan pemukiman, industri pariwisata dan perhubungan. Angka kerusakan sebesar 30 % ini saya yakin meningkat dalam dua tahun terakhir sampai tahun 2000 ini. Mengapa? Karena pertama, ada pelebaran bandara Ngurah Rai. Pelebaran itu cukup banyak memakan hutan bakau. (Dalam pengamatan Suara Bali, kawasan hutan bakau di sekitar bandara secara bertahap mengalami kerusakan secara sistematis. Menurut beberapa sumber yang secara teratur mengamati kondisinya, mengatakan, ada dugaan unsur kesengajaan dibalik matinya bakau-bakau di tempat itu. Mulanya, air pauau yang menggenangi hutan bakau sebelah barat jalan by pass Ngurah Rai di Tuban agak berkurang. Berikutnya, genangan oli terlihat memenuhi kawasan tersebut. Kemudian satu-persatu tanaman bakau mengering dan mati. Kini di bekas tanaman bakau itu diurug untuk perluasan bandara Ngurah Rai.

Kedua, dibangunnya pertokoan Surya Plaza pada tahun 1999. Pembangunan itu dilakukan diatas lahan bakau yang telah dibabat. Ketiga, ada lagi. Tepatnya di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk sampah di Suwung. TPA sendiri sudah cukup banyak memakan hutan bakau di tempat tersebut.

jenis bakau apa saja yang ada di situ?

Ada tujuh macam kelompok. Masing-masing kelompok memecah sehingga terdapat 30-an spesies tanaman bakau di hutan bakau Suwung. Dimana yang paling banyak adalah jenis Rizopora.

Sebenarnya apa penyebab kerusakan terbesar pada hutan bakau suwung?

Terus terang saja di sini saya lihat ada manipulasi hutan, kemudian juga ada manipulasi data. Penyebab terbesarnya di antara dua ini. Pertama, yang saya sangat khawatirkan sebenarnya, ada permainan antara pemohon yang adalah masyarakat dengan instansi terkait. Yah, mungkin saja Kehutanan atau BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bali.Saya pikir ini ada keterlibatan secara khusus di dalamnya. Memang sangat sulit bagi kita mengangkat isu ini ke permukaan untuk dapat lebih diketahui, siapa sih sebenamya yang main di antara mereka. Ini yang sangat sulit kita temukan saat ini. Saya sangat yakin itu ada permaiiian di dalamnya itu.

Dengan kondisi kerusakan yang parah seperti itu. Lantas bagaimana dampaknya?

Banyak sekali sebenamya dampak yang akan ditimbulkan oleh pembabatan hutan ini. Antaranya intrusi air laut yang sangat tinggi ke daratan. Sekarang ini saja intrusi air laut sudah hampir mencapai satu kilometer ke arah daratan dari pesisir. Mungkin kalau pembabatan terus dilakukan, saya khawatir dapat mencapai empat atau lima Kilometer dari pesisir. Ini sangat memprihatinkan sebenamya.

Di samping itu, hutan bakau juga memiliki sangat banyak fungsi, Antara lain sebagai tempat pemijahan ikan, hidupnya biota-biota laut atau planton.Itu terbukti dari kerangkerangan, kepiting, udang dan seterusnya itu tidak ada lagi didaerah itu. Jadi siklus kehidupan dari keberadaan hutan mangrove di darat ini, jadi terputus. Itu yang saya lihat. Ada lagi yang sangat kita khawatirkan, di samping yang saya sampaikan tadi itu. Yakni, masalah nyamuk ini. Bila hutan bakau Suwung terus dibabat, dikhawatirkan nyamuk-nyamuk berpindah ke kota

Langkah apa yang akan diambil olch SKPPLH menyikapi masalah ini?

SKPPLH sendiri, terus terang saja, tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum. Hal ini melalui class action. Karena bagaimanapun kerusakan saat ini sudah cukup parah. Perda sendiri belum bisa mencakup keberadaan hutan bakau suwung ini.

Sedangkan dari instansi terkait dalam hal ini kehutanan dan BPN sendiri, di sini keduanya tidak memiliki data-data dari keberadaan hutan mangrove yang sebenarnya. Jadi kita tidak pernah melihat apakah ada peta dasar itu dan batasan hutannya sampai titik ini. Itu belum pernah terungkap. Memang dari RTK 10 yang kita lihat sejumlah 1.373,5 ha, itupun sudah data lama sebenarnya. Bukan data terbaru itu. Itu sudah data lama, tahun 1989. Jadi sangat lama. Sekarang keadaan hutan sudahjauh berbeda.

Lantas bagaimana pemecahannya?

Langkah yang harus kita lakukan antara lain, pertama, kita harus memiliki perda yang dikaitkan dengan UU No. 22 tahun 1999. Harus kita miliki. Yang bisa mengatur semua keberadaan mangrove. Yang kedua kita harus bisa membenahi instansi yang terkait. Bila perlu kehutanan dan BPN saat ini harus direformasi total dari atas hingga bawah. Kita dudukan orang-orang yang benar-benar independen di instansi tersebut. Saya percaya masih ada birokrat yang jujur, bersih dan berani..

Artinya biang kekacauan selama ini ada pada kedua instansi ini?